Bapenda Pekanbaru Raih Peringkat II, Arsip Kunci Transparansi Tata Kelola Pemerintahan

SCN | PEKANBARU - Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berhasil meraih Peringkat II Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nilai 93,67 dan katagori sangat memuaskan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Bapak H. Agung Nugroho, SE.,MM kepad Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Bapak T. Denny Muharpan, SH.,MH dalam rangkaian Acara Festival Literasi Pekanbaru Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rabu (17/06/2026).

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terus menunjukkan kerja nyata serta komitmennya dalam mewujudkan Pemerintahan  adaptif dan inovatif dalam perkembangan teknologi informasi. Karena saat ini, pengelolaan arsip bukan sekadar dokumen yang tersusun rapi tapi memiliki peran sangat strategis dalam menjaga memori kolektif sekaligus menjadi dasar hukum dalam berbagai kebijakan untuk membangun sistem Pemerintahan yang transparan dan efisien.

Tentunya, penghargaan yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru akan menjadi amunisi seluruh pegawai yang selama ini konsisten membangun sistem kearsipan tertib dan mudah di akses oleh publik.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki keterikatan kepada masyarakat dalam melayani layanan perpajakan, sehingga sebagian besar arsip aktif yang dikelola Bapenda bukan hanya arsip kepegawaian tetapi juga arsip data riwayat Wajib Pajak. Sehingga dokumen penting tersebut benar-benar tersusun rapi karena menjadi dasar pelayanan perpajakan untuk masyarakat khususnya Wajib Pajak aktif.

Apresiasi Pemerintah Kota kepada sejumlah Perangkat Daerah menjadi bukti bahwa pengelolaan arsip ke depannya tidak hanya menjaga dokumen fisik tetapi juga memperkuat sistem digitalisasi agar meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat dan akurat.

Kedepannya, Badan Pendapatan Daerah Kota akan terus meningkatkan sistem pengelolaan kearsipan untuk mendukung tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kapasitas berbasis elektronik agar setiap dokumen yang tersimpan aman.(rl)