Ketum SPRI Imbau Media Redam Isu Kerusuhan dengan Pemberitaan Kondusif

SCN | Jakarta - Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Grontson Mandagie, mengimbau seluruh media agar berperan aktif meredam potensi kerusuhan sosial melalui pemberitaan yang kondusif dan menyejukkan. Ia menegaskan, media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas bangsa dengan tidak menyajikan berita provokatif yang dapat memicu keresahan publik.

Mandagie menyampaikan, imbauan ini menanggapi maraknya isu di media sosial terkait dugaan kelalaian aparat yang berujung pada tewasnya seorang pengemudi ojek online. Menurutnya, keseimbangan informasi perlu dibangun melalui pemberitaan masif agar keresahan warga tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperluas konflik ke daerah lain.

“Media harus tampil sebagai penyejuk, bukan justru memperkeruh suasana. Dengan mengedepankan berita yang konstruktif, kita dapat melindungi ekonomi sekaligus menjaga stabilitas bangsa,” tegas Mandagie yang juga Ketua LSP Pers Indonesia.

Ia juga mengingatkan bahwa indikasi aksi demonstrasi yang berujung anarkis harus diwaspadai, karena dapat merugikan masyarakat luas, mengganggu stabilitas ekonomi, hingga memicu gejolak nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Untuk itu, Mandagie mendorong media:

1. Memberitakan secara luas dukungan masyarakat terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan oknum perusak negara.

2. Mengangkat suara tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk menyejukkan suasana.

3. Menyoroti langkah pemerintah menindak pengusaha sawit ilegal, beking tambang ilegal, serta pengusaha nakal yang merugikan negara triliunan rupiah.

Mandagie menegaskan, peran media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga agen perdamaian dan persatuan bangsa. “Pers harus mengedepankan kontrol sosial yang sehat, memperkuat opini publik, dan mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.

Seruan ini diharapkan menjadi panduan bagi insan pers dalam mengawal demokrasi sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dari ancaman disintegrasi.**red