Rekam Jejak MA di Sorot LSM GASS, Polda Riau : Penangguhan

SATUCERITANEWS.COM |PEKANBARU - Rekam jejak seorang Caleg inisial MA yang menuai keputusan menguntungkan dari Bawaslu Kampar terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu 2024.

Peristiwa ini menjadi misterius dan membawa perhatian serius bagi Rinto RS, Ketua Umum LSM Gerakan Sungguh Suara Sejati (GASS).

"Kemarin menurut rekan media, JN dinyatakan diam tak mau buka suara saat pihak Bawaslu Kampar memeriksa dirinya. Itu yang disampaikan Kordiv Penanganan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Kampar, Miki AB SH MH dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan Caleg MA oleh awak media," imbuhnya.

Memang, lanjut Rinto RS, hingga saat ini kita masih belum mendengarkan secara langsung keterangan JN salah satu Kepala Desa di Kecamatan Tambang.

"Namun selidik demi selidik, berdasarkan investigasi kita, ternyata oknum Caleg ini masih tersangkut perkara Pidana di Polda Riau," bebernya.

Hal ini kita peroleh dari rekam jejak dirinya dibeberapa media yang mengekpos terkait perkara dugaan penipuan dimana MA telah menjadi tersangka namun hingga saat ini melenggang diluar sel.

"Sekitar bulan Juni 2023 lalu, seorang pengacara pelapor mempertanyakan kejelasan status tersangka MA, pasalnya saat itu MA sudah 8 bulan sejak ditetapkannya tersangka justru tak ada upaya paksa pihak Polda Riau," bongkarnya.

Tepatnya, jelas Rinto RS, tertanggal 9 Mei 2023 lalu, mereka menyurati  Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Direktur Kriminal Umum Polda Riau, Kabag Wasidik Polda Riau, Kabidkum Polda Riau.

"Mereka minta kepada Penyidik agar ada kepastian Hukum Terkait Laporan Polisi Nomor: TBL/383/VIII/2018/SPKT/POLDA RIAU atas Pelapor TS," bebernya.

Pada tahun 2015 lalu, Pelapor (Tandi Suheli) mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp.3.512.500.000 kepada MA untuk pelunasan pembelian tanah seluas 15 Ha di Desa Laksamana dan Desa Blading, Kabupaten Siak. Gunanya untuk pembangunan Pabrik Kelapa sawit (PKS), namun uang tersebut tidak diserahkan kepada pemilik tanah.

Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Ditreskrimum Polda Riau telah meningkatkan status pemeriksaan terhadap Laporan Pelapor dari tahap Penyelidikan menjadi Penyidikan.

Namun, pada tanggal 13 Agustus 2020 kemudian Penyidik Ditreskrimum Polda
Riau mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan. Dimana dalam isi SP2HP menerangkan Penghentian Penyidikan dikarenakan hasil gelar perkara menyatakan laporan tersebut bukan tindak pidana.

Pelapor mengajukan permohonan PRAPERADILAN terhadap Penghentian Penyidikan dengan Nomor register 10/Pen. Pid.Prap/2021/PN.Pbr. Yang mana dalam proses pengajuan permohonan Praperadilan tersebut Majelis Hakim telah memutus permohonan
dengan nomor 10/Pid.Pra/2021/PN.Pbr.

Atas dasar adanya putusan praperadilan tersebut, maka Penyidik Polda Riau telah membuka kembali perkara tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sidik/195.b/XII/RES.1.11/2021 Tanggal 6 Desember 2021.

"Karena dibukanya kembali perkara tersebut harusnya dilakukanlah pemanggilan kembali, baik terhadap pelapor dan terlapor. Kita gak tau dasar apa MA hingga sekarang berada diluar tahanan dan justru ikut jadi Caleg yang saat ini timbul permasalahan baru. Kami menilai JN ini hanya sebagai korban dengan asumsi kepiawaian MA karena pengalamannya dalam dugaan untuk lari dari jerat hukum," tutup Rinto RS secara rinci.

Direktorat Reserse Kriminal dan Umum (Dirkrimum) Polda Riau melalui Kabid Humas Polda Riau, Kombes Hery M membenarkan tersangka sebagai Caleg.

"Ini tersangka nya sebagai peserta pemilu (caleg). Berdasarkan direktif Kapolri, bahwa terkait setiap orang bila telah terdaftar sebagai peserta pemilu (caleg) maka penanganannya ditangguhkan sampai dengan selesai pelaksanaan pemilu (yakni pengucapan sumpah dan janji)," tulisnya mengatakan info dari Dirkrimum.

Sementara, pihak MA saat ini kepada Tabloid Diksi telah menjelaskan beberapa informasi terkait duduk permasalahan diatas. Secara lengkap akan diuraikan  dalam sesi berita berikutnya.***